Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Agama Sengeti

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Sengeti

Jl. Lintas Timur, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Pemkab Muaro Jambi

Homepage : http://pa-sengeti.go.id/, Telp./Fax. 0741-590061, Email : info@pa-sengeti.go.id

Logo Artikel

TATA CARA PENGADUAN

Tata Cara Pengaduan

TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT

(PERMA NOMOR 9 TAHUN 2018)

 

Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaranterhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaankeuangan dan Barang Milik Negara.

Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yangmeliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, Pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan.

MATERI PENGADUAN

1. Pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim;
2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
3. Pelanggaran sumpah jabatan;
4. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan disiplin militer;
5. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;
6. Pelanggaran hukum acara, baik  yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administrasi;
8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak  yang berkepentingan serta masyarakat seccara umum.

KRITERIA LAPORAN PENGADUAN

Pengaduan Harus Disampaikan Secara Tertulis

1. Pengaduan yang Anda sampaikan kepada Mahkamah Agung/Pengadilan harus disampaikan secara tertulis;
2.   Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengaduan Anda dapat tercatat dengan baik pada register pengaduan MA/Pengadilan, sekaligus menjaga akuntabilitas/pertanggungjawaban pejabat yang bertugas menangani pengaduan Anda;
3. Meskipun demikian, pengaduan yang disampaikan dengan tidak menggunakan formulir ini tetap akan diterima oleh MA/Pengadilan.

 

Pengaduan Harus Jelas

Untuk mempermudah tindaklanjut terhadap pengaduan, Anda harus mencantumkan:

1. Identitas Pegawai Pengadilan/MA atau Hakim yang Anda adukan, termasuk jabatan dan di instansi mana yang bersangkutan misalnya Hakim A di Pengadilan Agama Sengeti;
2. Uraian perbuatan yang Anda adukan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan jelas. Upayakan memasukkan keterangan mengenai perbuatan atau kejadian secara lengkap, termasuk waktu dan tempat kejadian;
3. Cantumkan keterangan atau bukti yang dapat mendukung pengaduan Anda, termasuk pihak-pihak atau orang lain yang dapat dimintai keterangan berkaitan pengaduan yang anda sampaikan.

 

Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti Oleh MA/Pengadilan

1. Identitas Pelapor jelas dan substansi/materi lapporan logis dan memadai;
2. Identitas Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi Pengaduannya logis  dan memadai;
3. Identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi Pengaduan kurang jelas.

 

Pengaduan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Oleh MA/Pengadilan

1. Identitas Pelapor tidak jelas dan tidak ada data yang menunjang;
2. Terlapor tidak lagi bekerja sebagai Aparatur pengadilan;
3. Pengaduan terhadap aparat di luar aparat pengadilan, misalnya Polisi, Jaksa Penuntut Umum, atau Advoakt;
4. Pengaduan yang secara jelas memuat unsur tindak pidana, akan disarankan untuk dilaporkan kepada instansi yang berwenang, yaitu Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Pengaduan mengenai keberatan terhadap isi putusan pengadilan, akan disarankan untuk menggunakan mekanisme upaya hukum yang tersedia (banding/kasasi/peninjauan kembali).

 

Pengaduan Dapat Disampaikan melaui:

1. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Pengadilan Agama Sengeti;
2. Aplikasi pengaduan online pada situs Pengadilan Agama Sengeti;
3. Surat elektronik (e-mail);
4. Faksimile;
5. Telepon;
6. Meja Pengaduan;
7. Surat; dan / atau
8. Kotak Pengaduan.

 

Kewenangan Penanganan Pengaduan

1. Pada prinsipnya semua penanganan Pengaduan merupakan kewenangan Badan Pengawasan.
2. mendelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Perma Nomor 9 Tahun 2018

 

CARA MENGAJUKAN PENGADUAN

Pengaduan diajukan secara lisan

1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan indentitas diri
2. petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI
3. petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

Pengaduan Dilakukan Secara Tertulis, memuat :

1. identitas Pelapor;
2. identitas Terlapor jelas;
3. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasanpenyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi  misalnya, apabila perbuatan yangdiadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
4 menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuatPengaduan Pelapor; dan
5. petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen  Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan. 

 

Pengaduan Dilakukan Secara Elektronik, memuat:

1. identitas Pelapor;
2. identitas Terlapor jelas;
3. dugaan perbuatan yang dilanggar  jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
4 menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.
5. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 



Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas